JAKARTA - Pemerintah diminta berhati-hati dalam menggarap proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) jalur Jakarta-Bandung.

Sebab, jika tidak cermat, maka sangat dimungkinkan aset BUMN akan ada yang tergadaikan dan dimiliki oleh negeri Tirai Bambu tersebut.
“Soalnya anggaran yang digunakan itu pinjaman dari China mencapai Rp70 triliun. Kalau begitu, berarti jaminannya itu pengelolaan BUMN,” ucap anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi di Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Ia menambahkan, masalah berpotensi muncul dengan keterlibatan China soal kemungkinan ada konsesi BUMN yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN China ke depan.
“Bahkan nantinya akan ada sejumlah tanah PTPN yang dikelola oleh China, karena jalurnya akan melewati tanah PTPN,” ungkap dia.
Achsanul juga mengkritisi target capaian penumpang jika proyek KCIC itu terealisasi. Menurutnya, target penumpang pada 2019 yang dicanangkan pemerintah untuk Jakarta-Bandung dapat mencapai 29 ribu per hari dianggap tidak realistis.
“Sekarang itu penumpang Jakarta-Bandung hanya 2.800-3.000 per hari. Kalau di 2019, asumsi mereka bilang penumpang Jakarta-Bandung bisa 29 ribu orang sehari. Itu asumsi dari mana?” tukasnya.