Komisi II DPR berharap aturan terkait calon perseorangan atau calon independen lebih ketat untuk menjaring calon yang berkualitas.
Hal itu akan dirumuskan dan dimuat dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan calon independen untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu.
“Kalau dalam proses verifikasi diketahui KTP yang digunakan abal-abal, akan didiskualifikasi,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016).
Rambe mengatakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memverifikasi dan mengecek keaslian KTP yang dikumpulkan oleh calon independen.
Setelah diketahui KTP yang digunakan asli, maka datanya akan diumumkan pada setiap kelurahan masing-masing sehingga masyarakat bisa mengeceknya.
“Kalau banyak yang melapor tidak
pernah mengumpulkan KTP untuk mendukung si A, tapi KTP-nya digunakan,
maka itu bisa didiskualifikasi,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Saat ini, lanjut Rambe, Komisi II dan pemerintah masih memikirkan
batasan yang tepat untuk menentukan proses diskualifikasi calon
independen.
Ada yang mengusulkan calon independen didiskualifikasi apabila KTP yang tak terverifikasi mencapai 20 persen. Namun, ada pula yang mengusulkan lebih rendah.
“Ada yang mengusulkan 10 KTP (tidak terverifikasi) saja bisa langsung didiskualifikasi, pembahasannya msih sangat cair,” kata Rambe.
Adapun, batasan syarat dukungan KTP bagi calon independen tak berubah. Calon independen harus mengumpulkan KTP 6-10 persen dari jumlah penduduk untuk maju pada pilkada
Reaksi Teman Ahok
Meskipun persyaratan saat ini sudah lumayan berat, kita bahkan harus membuat Teman Ahok Fair untuk fundraising dana fotocopy formulir, tampaknya Wakil Rakyat yang terhormat tidak menyerah untuk mempersulit calon independen untuk maju.
Yang terbaru, mereka mengusulkan Jika ketahuan ada 10 KTP abal-abal saja saat verifikasi, calon independen sudah bisa diskualifikasi. kita setuju KTP harus disaring secara jelindan menyeluruh. namuj jika ini diberlakukam, apa susahnya “oknum” musuh untuk memasukkan 10 KTP siluman demi menjegal perseorangan. Belum lagi jika di daerah-daerah yang tim verifikator nya “masuk angin”.
Ada yang mengusulkan calon independen didiskualifikasi apabila KTP yang tak terverifikasi mencapai 20 persen. Namun, ada pula yang mengusulkan lebih rendah.
“Ada yang mengusulkan 10 KTP (tidak terverifikasi) saja bisa langsung didiskualifikasi, pembahasannya msih sangat cair,” kata Rambe.
Adapun, batasan syarat dukungan KTP bagi calon independen tak berubah. Calon independen harus mengumpulkan KTP 6-10 persen dari jumlah penduduk untuk maju pada pilkada
Reaksi Teman Ahok
Meskipun persyaratan saat ini sudah lumayan berat, kita bahkan harus membuat Teman Ahok Fair untuk fundraising dana fotocopy formulir, tampaknya Wakil Rakyat yang terhormat tidak menyerah untuk mempersulit calon independen untuk maju.
Yang terbaru, mereka mengusulkan Jika ketahuan ada 10 KTP abal-abal saja saat verifikasi, calon independen sudah bisa diskualifikasi. kita setuju KTP harus disaring secara jelindan menyeluruh. namuj jika ini diberlakukam, apa susahnya “oknum” musuh untuk memasukkan 10 KTP siluman demi menjegal perseorangan. Belum lagi jika di daerah-daerah yang tim verifikator nya “masuk angin”.
Pertarungan seharusnya dilakukan
di gelanggang, dengan rakyat sebagai penentu. bukan malah brrtarung
untuk menggagalkan lawan masuk gelanggang. “ Ujar Admin FP Teman Ahok
Tidak ada komentar:
Posting Komentar